Jakarta, CNN Indonesia — Banjir melanda sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam dua bulan terakhir, seperti di Semarang, Kudus, dan Demak. Banjir di jalur pantura itu menyebabkan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, bahkan tujuh orang meninggal dunia akibat banjir di Kudus.
Siklus bencana hidrometeorologi air itu menjadi langganan di Jawa Tengah. Pemerintah pun dianggap belum memberikan usaha maksimal atau terkesan pasif dalam menangani banjir di Jawa Tengah. Padahal, perlu upaya serius menyelesaikan akar masalah banjir di kawasan tersebut.
“Itu tidak bisa diselesaikan dalam satu kedipan mata. Itu tata ruangnya harus diurusi betul, dan diurus multisektor, dari daerah hingga pusat,” kata Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).
Agus menyebut hujan dan cuaca bukan menjadi faktor utama penyebab banjir di Jawa Tengah. Semarang khususnya memiliki topografi yang unik, yakni permukaan tanah lebih rendah dari permukaan air laut.
Oleh sebab itu, Agus meminta pemerintah serius memetakan masalah banjir di Jateng dan juga di daerah lain dari akarnya ketimbang pemerintah fokus menggenjot pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
“Menurut saya dari pada bikin ibu kota baru ya itu diberesin dulu. Ini bukan hal yang baru terjadi, tapi sudah bertahun-tahun,” kata dia.
Jokowi dianggap diam
Terpisah, Koordinator Omah Publik Nanang Setyono pun menilai pemerintah pusat bersikap diam soal banjir berlarut-larut yang melanda Demak, Kudus, dan Semarang.
Pemerintah pusat menurutnya memang sudah bekerja melalui BNPB dengan memberikan bantuan kepada warga. Namun, upaya itu pun dinilai tidak cukup.
“Perhatian pemerintah pusat kurang, dan sekali lagi bahwa yang dirasa oleh masyarakat terdampak banjir sangat berbeda perhatian dan perlakuannya pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan menteri termasuk anggota DPR,” kata Nanang.
Nanang menilai pemerintah dan legislator hanya aktif mendatangi warga saat masa kampanye atau menjelang kontestasi politik. Sementara masyarakat di sekitar Jawa Tengah mengeluhkan bantuan yang kurang, sehingga tak jarang warga memilih mengungsi di rumah kerabatnya di luar kota.
“Sebelum pemilu mereka aktif datang mendekati masyarakat, aktif datangi dimana ada bencana. Sekarang ini setelah pemilu selesai ya saya pikir hanya petugas BPBD, TNI, dan Polri saja yang aktif nengok,” ucap dia.
Ia mengatakan banjir di sejumlah wilayah Jawa Tengah merupakan kumulatif dari berbagai masalah yang menahun. Salah satunya banyak aliran sungai yang tidak maksimal fungsinya.
Hujan tanpa intensitas tinggi pun menurutnya bisa membuat Jawa Tengah terendam.
Ia juga menyebut di Demak banyak ruang air atau ruang resapan air yang malah dijadikan sebagai lokasi industri. Pun banyak dataran tanah yang seharusnya menjadi tempat resapan air disulap menjadi pemukiman warga.
“Dan yang kita lihat bahwa banjir di Semarang, Demak, dan sekitarnya itu lebih banyak disebabkan karena luapan air yang mengalir di sungai-sungai. Nah itu adalah kewenangan pusat, untuk normalisasi aliran sungai itu,” kata Nanang.
Editor : Saputri,M
Sumber :CNN Indonesia
