JawaPos.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi kendala. Investor mengeluh kepada Presiden Joko Widodo terkait komunikasi. Kemarin (13/3) Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Basuki Hadi Muljono diminta merapat ke Istana Negara untuk membahas hal tersebut.
Basuki menyebut ada dua arahan dari kepala negara terkait IKN. ”Pertama agar disediakan desa pengaduan untuk investor dan disiapkan PIC (person in charge/koordinator) untuk komunikasi,” ucapnya.
Basuki menyebut, arahan itu juga atas masukan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saran yang kedua adalah percepatan status lahan. Menurut Basuki, Jokowi menyarankan agar dibeli oleh negara sehingga nanti ketika dijual, harganya bisa ditetapkan oleh otoritas.
Tujuan semua itu adalah untuk mempercepat investasi di ibu kota baru. Penyediaan lahan dianggap masih menjadi masalah. Padahal, pembangunan IKN akan menjadi contoh pembangunan ibu kota dan transformasi bekerja yang lebih cepat.
Basuki juga menyinggung terkait kapan Jokowi akan berkantor di IKN. Targetnya memang setelah tol dan bandara selesai atau sekitar Juli. Namun, sebelumnya PUPR juga menyiapkan air. ”Air akan masuk Juni,” ungkapnya.
Meski istana presiden sudah rampung, ternyata istana wakil presiden baru akan dibangun. Basuki beralasan desainnya berubah.
”Waktu lelang pertama dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi,” beber Basuki
Pada kesempatan yang sama, Kepala Otorita Bambang mengatakan ada beberapa groundbreaking yang akan tuntas pada 2024. Terutama lima groundbreaking yang sudah dilakukan.
Nilai investasi yang sudah terkumpul dari groundbreaking itu mencapai Rp 49,6 triliun dengan 32 institusi yang sudah melakukan groundbreaking. ”Investasi ini perlu segera kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem terbentuk,” ucapnya.
Editor : Saputri ,M
Sumber : jawapos.com
